Darurat Asap Dan Krisis Air Bersih, BPM Kalbar Desak Pemerintah Segera Bertindak

 


AKTUAL24MEDIA.ID | PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Di tengah situasi mendesak yang melanda Kota Pontianak dan sekitarnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mengambil sikap tegas. Ketua DPP BPM, Gusty Edi, mendesak pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah nyata mengatasi kondisi darurat asap yang kian mengkhawatirkan serta krisis air bersih yang melanda warga.

Melalui rilis pers resmi yang disebarkan dalam bentuk materi publikasi digital, Gusty Edi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi masyarakat. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang dinilai semakin krusial di Pontianak.

"Pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah krusial ini di Pontianak," tegas Gusty Edi.

Sikap BPM Kalimantan Barat tersebut merupakan respons atas penetapan status Darurat Karhutla 2026 serta kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya darurat asap dan krisis air bersih yang dirasakan masyarakat.

Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat, BPM Kalimantan Barat mengusung misi "Kawal Solusi, Selamatkan Rakyat, Lindungi Masa Depan."

Secara spesifik, DPP BPM merumuskan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah daerah.

1. Segera sediakan distribusi air bersih gratis

Mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda, pemerintah didesak segera mengaktifkan pendistribusian air bersih secara gratis kepada warga yang terdampak sebagai langkah tanggap darurat.

2. Tingkatkan kesiapsiagaan posko kesehatan haze

BPM menilai kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, pemerintah didesak meningkatkan fasilitas, tenaga medis, serta ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan untuk menangani keluhan penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan akibat kabut asap.

3. Audit seluruh izin lahan bermasalah

Sebagai langkah korektif dan pencegahan jangka panjang, BPM mendesak adanya transparansi serta audit menyeluruh terhadap seluruh izin penggunaan lahan, terutama lahan yang terindikasi menjadi penyebab terjadinya karhutla berulang.

BPM Soroti Dampak Kabut Asap terhadap Masyarakat

Gusty Edi juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di Pontianak dan Kalimantan Barat.

Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat dikhawatirkan akan semakin banyak mengalami gangguan kesehatan. Anak-anak maupun orang dewasa disebut dapat terdampak penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya kualitas udara.

"Jangan lupa gunakan masker. Pontianak, Kalimantan Barat, sudah termasuk bencana luar biasa kabut asap. Kalau terus-menerus seperti ini, masyarakat akan jatuh sakit. Anak-anak terdampak penyakit ISPA, termasuk orang dewasa," ujarnya.

Ia menilai penanggulangan kabut asap hingga saat ini belum menunjukkan hasil maksimal.

 Bahkan, menurutnya, kondisi kabut asap pada malam hari justru semakin tebal dan mengkhawatirkan.

Gusty juga menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat, termasuk potensi terganggunya operasional Bandara Internasional Supadio akibat kondisi udara dan jarak pandang yang memburuk.

Ia mempertanyakan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan dan kabut asap serta meminta pemerintah memberikan solusi yang lebih maksimal.

"Berapa kerugian yang diakibatkan pembakaran lahan dan kabut asap? Apakah masyarakat Kalbar harus terus menghirup udara yang tidak sehat ini?" kata Gusty.

BPM Kalbar Desak Audit Anggaran Karhutla 2026

Lebih lanjut, dalam tuntutan yang lebih luas, DPP BPM juga secara tegas menyuarakan permintaan agar dilakukan audit anggaran Karhutla 2026.

Gusty Edi menegaskan bahwa akuntabilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan karhutla harus diperjelas demi memastikan dana rakyat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Pemerintah harus hadir, tepat sasaran, dan bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan sepihak di masa sulit ini," tandasnya.

Sebagai penutup, BPM Kalimantan Barat mengingatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan hutan melalui seruan:

"Jaga Hutan, Selamatkan Kehidupan Pontianak."

Masyarakat juga diharapkan aktif mendukung gerakan tersebut melalui tagar resmi: