AKTUAL24MEDIA.ID | JAKARTA – Pemerintah berencana meluncurkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada Oktober 2026. Sistem baru ini ditargetkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi persoalan ketidaksesuaian data penerima.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Luhut menyebut pemerintah menargetkan sistem digitalisasi bansos mulai diterapkan pada pekan ketiga Oktober 2026.
“Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, salah satu persoalan yang masih dihadapi pemerintah adalah akurasi data penerima bansos, termasuk pembagian kelompok desil. Pemerintah menargetkan berbagai persoalan tersebut dapat diminimalkan sebelum sistem resmi diluncurkan.
Terintegrasi Data Antarinstansi
Digitalisasi bansos akan menggunakan sistem perlindungan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta mekanisme pembayaran digital.
Dalam proses verifikasi, pemerintah juga menyiapkan teknologi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan Dukcapil.
Masyarakat nantinya dapat mengecek maupun mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi pemerintah.
Kelayakan penerima akan diverifikasi berdasarkan data lintas instansi. Pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk kepemilikan kendaraan dan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Ada Mekanisme Sanggah
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat menerima bansos tetapi belum masuk dalam daftar penerima.
Selain itu, teknologi Artificial Intelligence (AI) akan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan dalam proses penyaluran bantuan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap digitalisasi bansos dapat membuat penyaluran bantuan sosial lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
.jpeg)
